KPM-PM Polewali Mandar Menggelar Kongerensi ke-XIV 

Menjelang hari ke-4 pelaksanaa Konferensi ke-XIV KPM-PM Polewali Mandar Kembali discorsing pada pukul 05.00n pagi wita Dihotel Bumi Raya Senin 27 Februari 2017, pasalnya peserta rapat meminta peninjauan kembali tentang prosedur dan mekanisme pemilihan ketua KPM-PM yang dianggap melenceng dari ketetapan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Dimana ada tiga kecamatan yang ikut dalam konferensi dianggap oleh sebagian pengurus cabang KPM-PM cabang belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pilihan pada pemeilhan ketua KPM-PM kali ini dikarenakan kepengurusan kecamatan tersebut dinyatakan belum aktif dan terdaftar secara struktural di KPM-PM pusat. Hervol Spartan Mantan Ketua KPM-PM Polewali Mandar Angkatan XII yang mengungkapkan bahwa hal ini tidak seperti yang direncanakan, kami hanya bisa berharap setelah sidang dibuka kembali sudah ada kejelasan sehingga proses pemilihan ketua berjalan lancar.

Pukul 09.00 Rencananya sidang akan dibuka kembali, dengan demikian kami menghibau kepada seluruh element mahasiswa yang tergabung dalam KPM-PM bisa rasional serta benar benar mengedepankan sikap demokrasi dalam berforum serta mengikuti semua ketentuan yang telah dibuat sehingga semua rangkaian proses pemilihan bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semua.(rif)

“Kata Tak Bermakna”

Minggu, 10 April 2016

“KATA TAK BERMAKNA”

kujadikan malammu sebagai kekasihku dan,

kuciptakan ruang yang tak terbatas

kujadikan dirimu sebagai hambaku untuk menjadi penyembahku

kujadikan kataku untuk menikammu,

ketika cintaku berupa kata tak bermakna.

kujadikan diriku sebagai dirimu, dan,

kutemukan cintamu, yang tak lagi berpihak kepadanya.

kujadikan katamu berupa khayalan semu untuk membunuh rasaku

kujadikan jasadmu untuk menemaniku di kala malam-malam berpangkuh teduh pada kejahatan

kujadikan nafasmu sebagai racun untuk membunuh tubuhku ketika cintaku berupa kata tak bermakna

kutemukan rohmu terkubur dalam liang lahat kata ku

kutemukan hidupmu dalam sejarahku yang kusam

kutemukan wajahmu tesenyum menggoda yang tersinari sepi yang kian mendekapku ketika cintaku berupa kata tak bermakna

kumelihat jasadku meninggalkan sejarahmu yang perlahan menikmati hidupku

Antara Sahabat,Keluarga & Politik

Penerjemahan Konsisten dalam berpolitik banyak disalah artikan oleh sebahagian politikus. Hal ini ditandai dengan maraknya perseteruan tidak sehat yang terjadi dimedia sosial maupun cetak. Rasional serta sikap santun dalam menyampaikan visi misi politik tidak lagi menjadi ikon akan tetapi hanya sekedar slogan. Politik adu domba, black campaign dijadikan sebagai senjata untuk memukul mundur pergerakan lawan politik serta membungkam kesadaran masyarakat untuk memilih kandidat sesuah pilihan nurani . 

Etika dalam berpolitik yang seharusnya terpelihara dan terjaga untuk tujan dan cita bersama dalam mewujudkan cita cita demokrasi ternodai oleh iming-iming para kandidat yang menggiurkan yang tanpa disadari telah menularkan virus berbahaya bagi genrasi muda.

Demokrasi yang katanya menjadi cita cita bersama dalam memerankan politik seolah terlupakan. Dan tidak jarang sebahagian politikus rela menggadaikan kekeluargaan,persahabat serta perskawanan demi mengejar iming-iming yang tak pasti penulis menganggap bahwa nalar demokrsi belum dipahami secara detile. 

Mari berbenah dan terus menyalakan lilin dan berhenti mengutuk gelap.

SALAM PEMILU DAMAI

SEJARAH BERDIRINYA SULAWESI BARAT

761eed3080d040e52dd0c1eb345bc511

Sejarah Terbentuknya Sulawesi Barat Bertolak dari semangat “Allamungan Batu di Luyo” yang mengikat Mandar dalam perserikatan “Pitu Ba’bana Binanga dan Pitu Ulunna Salu” dalam sebuah muktamar yang melahirkan “Sipamandar” (saling memperkuat) untuk bekerja sama dalam membangun Mandar.
Semangat “Sipamandar” inilah, sehingga sekitar tahun 1960 oleh tokoh masyarakat Manda yang ada di Makassar yaitu antara lain : H. A. Depu, Abd. Rahman Tamma, Kapten Amir, H. A. Malik, Baharuddin Lopa, SH. dan Abd. Rauf mencetuskan ide pendirian Provinsi Mandar bertempat di rumah Kapten Amir, dan setelah Sulawesi Tenggara memisahkan diri dari Provinsi Induk yang saat itu bernama Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara (Sulselra).

Ide pembentukan Provinsi Mandar diubah menjadi rencana pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dan ini tercetus di rumah H. A. Depu di Jl. Sawerigading No. 2 Makassar, kemudian sekitar tahun 1961 dideklarasikan di Bioskop Istana (Plaza) Jl. Sultan Hasanuddin Makassar dan perjuangan tetap dilanjutkan sampai pada masa Orde Baru perjuangan tetap berjalan, namun selalu menemui jalan buntu yang akhirnya perjuangan ini seakan dipeti-es-kan sampai pada masa Reformasi barulah perjuangan ini kembali diupayakan oleh tokoh masyarakat Mandar sebagai pelanjut perjuangan generasi lalu yang diantara pencetus awal hanya H. A. Malik yang masih hidup, namun juga telah wafat dalam perjalanan perjuangan dan pada tahun 2000 yang lalu dideklarasikan di Taman Makam Pahlawan Korban 40.000 jiwa di Galung Lombok, kemudian dilanjutkan dengan Kongres I Sulawesi Barat yang pelaksanaannya diadakan di Majene dengan mendapat persetujuan dan dukungan dari Bupati dan Ketua DPRD Kab. Mamuju, Kab. Majene dan Kab. Polman.

Tuntutan memisahkan diri dari Sulawesi Selatan sebagaimana di atas sudah dimulai masyarakat di wilayah Eks Afdeling Mandar sejak sebelum Indonesia merdeka. Setelah era reformasi dan disahkannya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999, kemudian menggelorakan kembali perjuangan masyarakat di tiga kabupaten, yakni Polewali Mamasa, Majene, dan Mamuju untuk menjadi provinsi.
Sejak tahun 2005, tiga kabupaten (Majene, Mamuju dan Polewali Mamasa) resmi terpisah dari Provinsi Sulawesi Selatan menjadi Provinsi Sulawesi Barat, dengan ibukota Provinsi di kota Mamuju. Selanjutnya, Kabupaten Polewali Mamasa juga dimekarkan menjadi dua kabupaten terpisah (Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa).
Untuk jangka waktu cukup lama, daerah ini sempat menjadi salah satu daerah yang paling terisolir atau ‘yang
terlupakan’ di Sulawesi Selatan. Ada beberapa faktor penyebabnya, antara lain, yang terpenting yaitu jaraknya yang cukup jauh dari ibukota provinsi (Makassar); kondisi geografisnya yang bergunung gunung dengan sarana prasarana jalan yang buruk; mayoritas penduduknya (etnis Mandar dan beberapa kelompok sub etnik kecil lainnya) yang lebih egaliter, sehingga sering berbeda sikap dengan kelompok etnis mayoritas dan dominan (Bugis dan Makassar) yang lebih hierarkis (atau bahkan feodal) pada awal tahun 1960an.
Sekelompok intelektual muda Mandar pimpinan almarhum Baharuddin Lopa (Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, 1999 – 2000, dan sempat menjadi ‘aikon nasional’ gerakan anti korupsi karena kejujurannya yang sangat terkenal) melayangkan ‘Risalah Demokrasi’ menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap beberapa kebijakan politik Jakarta dan Makassar; serta fakta sejarah daerah ini sempat menjadi pangkalan utama ‘tentara pembelot’ (Batalion 310 pimpinan Kolonel Andi Selle), pada tahun 1950-60an, yang kecewa terhadap beberapa kebijakan pemerintah dan kemudian melakukan perlawanan bersenjata terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Selain sebagai daerah lintas gunung dan hutan untuk memperoleh pasokan senjata selundupan melalui Selat Makassar oleh gerilyawan Darul Islam (DI) pimpinan Kahar Muzakkar yang berbasis utama di Kabupaten Luwu dan Kabupaten Enrekang di sebelah timurnya. Pembentukan daerah kabupaten baru di wilayah Sulawesi Barat masih dalam proses dan dalam prosesnya masih sering diiringi oleh permasalahan permasalahan yang merupakan efek penyatuan pendapat yang belum memiliki titik temu.
Sulawesi Barat atau disingkat SULBAR merupakan pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan propinsi ke – 33 dan diresmikan sejak 5 Oktober 2004 berdasarkan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2004, dengan ibukota provinsi adalah Mamuju – Kabupaten Mamuju.
Letak Sulawesi Barat Wilayah Provinsi Sulawesi Barat meliputi 5 (lima) Kabupaten yaitu : Kabupaten Mamuju Utara, Kabupatan Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa. 58 Kecamatan, 50 Kelurahan dan 393 desa.Luas wilayah 16.937,18 km2, jumlah penduduk sekitar 1.070.475 jiwa dengan komposisi penduduk 80% petani dan 7,5% nelayan dengan tingkat kemiskinan mencapai 19,03%.
Berada pada jalur segitiga Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Timur. Adapun batas-batas wilayah sebagai berikut :

~ Sebelah Utara : Berbatasan dengan Sulawesi Tengah
~ Sebelah Timur : Berbatasan dengan Sulawesi Selatan
~ Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Sulawesi Selatan
~ Sebelah Barat : Berbatasan dengan Selat Makassar dan Kalimantan Timur.

(http://newsinformasi013.blogspot.com/2013/05/sejarah-terbentuknya-sulawesi-barat.html)

Mengenal Lebih Dekat H. ANDI ALI BAAL MASDAR (ABM)

Andi Ali Baal Masdar adalah putra HM. Masdar Pasmar, salah satu pejabat kepala badan pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan yang tinggal di bilangan Jl. Cendrawasih, Makassar. HM. Masdar kerap dipindah tugaskan ke Polmas untuk menjabat Camat Campalagian, Camat Polewali.  HM. Masdar tinggal di rumah dinas pemda di kawasan kompleks Pekkabata.

Ketika Ali masih kecil, ia dimasukkan ke Sekolah Dasar (SD) bertingkat dua di Pekkabata, tapi hanya sampai kelas empat saja karena mulai kelas 5 sampai selesai ia tempuh di SD Lantora dekat rumah kediaman pribadi keluarga HM. Masdar Pasmar.

Jika dilihat dari tempat dimana ia tinggal, mulai dari Pekkabata dan Lantora,  ali pasti adalah sosok yang hidup ekslusif tapi ternyata tidak. Ia bahkan bergaul umum dengan anak kecil dilingkungannya. Ia ikut bermain kelereng, main bola. Tak ada gambaran hidup mewah-mewahan apalagi membatasi diri dalam pergaulan.

Di sekolah ia diberi kepercayaan oleh guru dan teman-temannya sebagai pemimpin. Setiap kali ada masalah yang menimpa temannya, maka Ali lah yang menjadi pihak menengahi persoalan tersebut. 

Ali melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 1 Polewali. Meski termasuk siswa yang rata-rata dalam hal pelajaran di sekolah, tapi dari segi olahraga ia termasuk jago, terutama dibidang olahraga renang dan polo air. Khusus olahraga ini, ia tak hanya jago kandang tapi ditingkat provinsi ia pernah mendapat penghargaan pada tahun 1976 sebagai perenang dengan spesifikasi jarak jauh dalam pelbagai gaya renang, mulai dari gaya bebas, gaya kupu-kupu sampai gaya punggung ia kuasai. Selain olahraga, ia juga aktif di pramuka. Dari kegiatan pramukalah Ali ditempa mengenai kedisiplinan.

               

Pendidikan ditingkat atas ia tempuh di SMA Polewali. Dari segi pelajaran, yang menonjol dari Ali adalah bidang ilmu biologi. Selain ilmu ini, ia hanya bisa menyelesaikan sebatas pekerjaan rumah. Mungkin karena itulah sehingga ia tidak lulus pada saat mendaftar di perguruan Negeri. Namun demikian, ia bisa masuk di Fakultas Ekonomi UMI Makassar.

               

Suatu ketika, H. Baharuddin Lopa bertandan kerumah ayahnya HM. Masdar Pasmar yang memang masih punya kekerabatan. Saat itu Barlop menawarkan pada Ali untuk kuliah di Jakarta. Ia tak pikir panjang langsung setuju dan berkemas untuk berangkat ke Jakarta. Tiba di Jakarta, ia mencoba mendaftar di ITB dan UNPAD Bandung, namun lagi-lagi tidak lulus.

                Kondisi tersebut tak membuatnya putus asa, sebab di Jakarta banyak pilihan untuk bisa kuliah terutama di perguruan tinggi swasta yang juga tak kalah favoritnya. Ali memiilih masuk ke Universitas 17 Agustus Jakarta. Hanya tiga semester yang ia ikuti sebab lebih tertarik mengambil mata kuliah jurusan ilmu politik di Universitas Nasional yang kampusnya di bilangan pasar minggu Jakarta Selatan.

                Hidup dan kuliah di Jakarta ternyata membuatnya tidak betah. Kerinduan akan kampung halaman kerap menghantuinya. Rasa rindu itu begitu kuat menderanya sehingga pada tahun 1985 ia memutuskan untuk pulang kampung dan memilih masuk Pegawai Negeri Sipil. Menjadi PNS bagi dia memang tak begitu sulit sebab ayahnya adalah salah satu dari tokoh dan pejabat teras.

                Pada tahun 1989, Ali menikahi Andi Ruskati, seorang putri bangsawan Majene. Setelah menikah itulah, Ali konsentrasi mengelola harta kekayaan orang tuanya disamping sebagai PNS. Bersama istri tercinta, ia terjun langsung ke tambaknya untuk mengisi waktu luang sepulang kantor. Dari mengelola tambak itu, ia bisa mempekerjakan banyak orang, termasuk memotivasi adik-adiknya untuk giat berusaha.

                Setelah dirasa cukup penghasilan dari PNS dan tambak, ia kemudian menyelesaikan studi. Bukan hanya S1-nya yang ia selesaikan, tapi sekaligus menempuh S2-nya di UNHAS Makassar. Dua tahun ia di Makassar menyelesaikan kuliahnya. Setelah itu ia kembali ke kampung dan langsung bertugas di Tapango, kampung leluhur ayahnya. Di Tapango, ia diberi amanah untuk menjadiKepala Pemerintahan Persiapan Kecamatan Tapango.

                Ali Baal termasuk sukses menjadi kepala pemerintahan diTapango, sehingga pada dinaikkan menjadi Sekretaris BappedaldaKabupaten Polmas. Menjadi Sekretaris Bappedalda memang  tidak lama sebab kemudian Ali Baal menuju tangga puncak yang mungkin tak pernah dibayangkan akan semudah dan semuda itu menjadi bupati. Tahun 2003 melalui pemilihan di DPRD Polmas, Ali Baal terpilih menjadi bupati termuda di Polmas saat itu.

                Cerita tentang Ali Baal menuju kursi bupati berawal dari tawaran Fraksi PDI-P untuk menjadi bupati dengan menawarkan kadernya sebagai wakil bupati, namun tak ada kespakatan yang terbangun sebab fraksi Golkar juga mengusung ayahnya HM.Masdar yang menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar. Hal yang tak mungkin bisa dilakukan oleh Ali Baal, sebab akan bertarung dengan ayahnya sendiri.

                Kondisi kesehatan ayahnya cenderung memburuk saat itu  membuat konstelasi politik diinternal Golkar mulai menggadang-gadang untuk mengusung Ali Baal sebagai bupati dukungan fraksi Golkar. Setelah melalui proses negisisasi akhirnya disepakati Ali Baal berpasangan dengan M. Yusuf Tuali. Pasangan ini resmi setelah syarat Ali Baal diterima oleh Fraksi Golkar.

                Persyaratan yang diminta oleh Ali Baal adalah: pertama, ia tak ingin diintervensi oleh partai yang mengusungnya, termasuk intervensi dari pihak keluarga. Kedua, ia tak mau ada keluarga yang sombong lantaran ia menjadi bupati. Dan yang ketiga ia tak ingin dijadikan mesin pencari uang oleh partai yang mencalonkannya. Partai Golkar ternyata siap dan sepakat dengan persyaratan dari Ali Baal.

Pada saat menjelang pemilihan, HM. Masdar dipanggil yang kuasa. Dalam keadaan berduka yang dalam itu, proses pemilihan bupati membuatnya jadi pemenang dan resmi menjadi Bupati Polmas periode 2003-2008.

Saat menjadi Bupati Polmas, ia mengkampanyekan untuk menjalin kebersamaan. Tak hanya dikalangan birokrasi, tapi juga dengan masyarakat. Dan itu dibuktikan diusia kepemimpinannya yang 6 bulan hampir seluruh wilayah kecamatannya ia sambangi. Kesempatan berkunjung ke masyarakatnya itu menjadi wahana untuk menggali keinginan dan harapan-harapan masyarakat pada pemimpinnya. Masyarakat memang bergairah dengan kepemimpinannya.

Ali Baal dalam kepemimpinannya ia menggenjot PAD yang hanya 5 miliar menjadi 11 miliar saat memimpin ditahun pertama. Manajemen birokrasi ia benahi. SDM dibangun dengan cara menyekolahkan pegawainya yang berprestasi demi menunjang tugas-tugasnya. Dari segi stereotip keunggulan daerah, Polmas memiliki keunggulan dari segi potensi pertanian sehungan SDM untuk mengelola potensi pertanian juga ia genjot habis-habisan.

Semua ia genjot hingga merubah tampilan Polmas menjadi lebih baik dan membanggakan. Sektor ekonomi, SDM, SDA, agama, seni dan budaya tak ketinggalan ia sentuh dengan sangat profesional sehingga tak heran ketika periode kedua melalui pemilihan langsung pun ia tetap mampu menjadi pemenang ditengah gempuran lawan-lawan politiknya.

Yang menarik dari periode kepemimpinannya terletak ketika periode pertama masih Polewali Mamasa tapi periode keduanya telah berubah menjadi Polewali Mandar. Termasuk sistem pemilihan pada peride pertam ia dipilih oleh Anggota DPRD Polmas, tapi pada periode keduanya dipilih secara langsung oleh seluruh rakyat Polewali Mandar. Dan pada periode keduanya juga melekat sebuah inisial yang begitu populer yaitu ABM.

By. MUHAMMAD MUNIR


ABM kian populer ketika tampil menjadi kandidat 01 di pilgub Sulbar 2011. Meski kemudian pilgub dimenangi oleh AAS(Anwar Adnan Saleh) tapi ABM tetap menjadi tokoh sentral yang layak diperhitungkan untuk memimpin banua malaqbiq yang bernama  Sulawesi Barat. (diramu dari buku “Dalam Sejarah Akan Dikenang” Sarman Sahuding, 2006)

APBD Bukan Milik Segelintir Orang Tapi Milik Rakyat

Dalam sebuah diskusi maya dengan Bapak Ketua DPRD Sulbar beliau menjelaskan :

Visi misi paslon terpilih secara otomatis akan menjadi visi misi daerah yang akan di tuangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ).

RPJMD merupakan dokumen perencanaan dengan durasi 5 tahun ke depan .

Terkait dengan Provinsi Sulbar, visi misi Paslon terpilih baru akan di tuangkan dalam RPJMD pada tahun 2017, dimana RPJMD baru akan dibahas setelah Paslon terpilih sudah di lantik.

Oleh karena itu sudah bisa di pastikan bahwa Implementasi RPJMD yang didalamnya memuat Visi misi daerah secara efektif di mulai pada tahun 2018 melalui APBD Provinsi Sulbar.

Pergerakan APBD Provinsi Sulbar dari tahun ketahun Insya Allah akan semakin bertambah.

Diasumsikan Pendapatan dalam APBD kita dari tahun ke tahun akan semakin bertambah minimal 10%.

Untuk APBD tahun 2017 setelah perubahan Pendapatan di Asumsikan di sekitar 2,1T dan pada tahun 2018 di perkirakan pendapatan di sekitat 2,3 T.

Oleh karena itu Sy kira anggaran untuk mendukung program2 SDK-KK dalam menjalankan pemerintahan apabila nanti Beliau Gub/Wagub Insya Allah cukup.
##########################

Tanggapan saya kira-kira begini :

##########################

Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih, yang menjadi penjabaran dalam salah satu dokumen perencanaan daerah berupa RPJMD sudah jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Ttg Pengelolaan Keuangan Daerah (Pasal 29); ‘RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah’. Tanpa perlu penjelasan pun itu sudah jelas diatur. Dasar atas penyusunan Visi, Misi dan Program Pasangan Calon lah yang menjadi soal; BENARKAH telah MENGACU pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, sebagaimana diatur juga dalam PKPU No. 9 Tahun 2016 Perubahan Kedua PKPU No. 9 tahun 2015 ttg Pencalonan Pemilihan Gub/Wagub, Bupati/Wabup, Walikota/Wawalkot (Pasal 42); ‘Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon’. Jika TIDAK, itulah sumber pertanyaanya. Sisi Rasional, masuk akal, dan akal yang lain belum ‘nyampe’ nya dimana!? Asumsi bahwa pendapatan atas APBD Sulbar tahun ke tahun bertambah 10%, lalu diasumsikan juga bahwa Pendapatan setelah perubahan APBD 2017 sekitar 2,1 T. Bisa dijabarkan atau minimal disebut sumber peningkatan pendapatan dari angka 1,8 T APBD 2017 menjadi 2,1T. Lalu jika 2018 (tahun pertama pelaksanaan RPJMD Sulbar) dengan asumsi APBD pada angka 2,3 T, ‘jualan’ program 100 M/kab jika disandingkan dengan Tambahan belanja tidak langsung atas pengalihan kewenangan SMA/SMK dari Kabupaten ke Provinsi, seperti apa masuk akalnya!?!?!? Patut diingat Prinsip Penyusunan APBD, sebagaimana tertuang dalam Permendagri No. 31 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2017 (setiap tahun sama), bahwa Penyusunan APBD didasarkan prinsip; 1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; 2. tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat; 3. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; 4. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD; 5. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan 6. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya. Jadi, Kalau memang rasional, rasionalkanlah sebab APBD BUKAN milik segelintir orang/oknum, tapi ia adalah milik rakyat seutuhnya. Jika mayoritas rakyat Sulbar belum masuk kategori pemilih rasional, cuiuplah jangan menambah kebodohannya.

Muhammad Munir

#maridiskusisehat

Kunjungan ABM-ENNY Membawa angin segar bagi masyarakt MATENG

Kampanye dialogis

Kunjungan ABM Ke MATENG membawa angin segar bagi masyarakat mateng. Sambutan yang begitu hangat memberikan kesan bahwa masyarakat Mateng begitu antusias mendukung ABM-ENNY Dalam pilgub kali ini. Dalam kampanye dialogis antara ABM-ENNY dengan masyarakat Mateng begitu bersahabat dan penuh dengan kekeluargaan. 

Masyarakat Mateng dalam kampanye dialogis yang dilakukan, bersepakat untuk memenangkan pasangan ABM-ENNY pada tanggal 15 Februari 2017 Mendatang . 

“Berbeda Bukan Berarti Bebas Menghakimi”

10394604_917955601559139_782850110854083557_n

“Berbeda Bukan Berarti Bebas Menghakimi”

Kopi hitam panas dengan rasa pekat dengan sedikit gula, tersuguhkan sembari menghirup lalu menghembuskan asap rokok yang sedari tadi melingkar melalui mulut-mulut yang acap kali mencomooh, wajahnya pun selalu bersih tak ada kerutan kedengkian yang menghiasi wajahnya. Matanya yang bening sayup dan sedikit bulat tersorot jernih bagai telaga yang memancarkan panorama separuh wajahnya. Bibirnya sedikit tebal bergaris tipis, berwarnah merah jambu hampir selalu  menggerutkan senyum di kala senyum-senyum lain terbalut kedengkian yang kian di poloskan dengan sedikit kelicikan.

***

Di zaman yang penuh perkosaan ideology. Zaman yang penuh bau tubu bercampur mani dengan wangian parfum melatih. perkosaan idealisme kian menciptakan benih-benih baru yang kelak membahagiakan juga kerap kali menghancurkan. Di bahu-bahu jalan terlihat ratusan bahkan ribuan nafas-nafas telah memunafikkan tubuh-tubuh yang baunya bertebaran hingga kemana-mana. Organ-organ dan kelompok dewasa yang menyembah pada agama dan beronani teks, mengkafirkan idiologi yang kerap kali di pandang sebagai penyebar aroma yang berbauh alkohol. Penghakiman terjadi di sana-sini. Ras manusia melawan ras manusia, agama melawan agama, idiologi melawan idiologi, dan politik melawan politik. Banyak yang terluka, bahkan nyawa telah di gantungkan pada tiang-tiang kematian di penghujung jalan pulang.

***

Kopi hitam tetap pada peraduannya, Sebatang rokok tak lagi melingkar dalam cemooh, sedang wajah dan senyumnya tak lagi dapat dipandang dengan indahnya yang selalu menimbulkan rangsangan, sengitan, dan tak ada lagi mata sayup yang jernihnya bagai telaga, yang dapat melihat hitamnya warna kopi.

***

Penghakiman terjadi lagi, menyisahkan bau bangkai yang dikerumuni lalat dan belatung, tidak ada bedanya di hakimi dan yang menghakimi, darah yang berkeliaran di bahu jalanan meninggalkan kisah yang kemengannya sebatas ilusi dan hanya menjadi lelucon. Dewasanya kini hanya simbolisasi pecundangan di penghujung jalan kematiannya. Ideologi yang semakin membunuh dan menelanjangi tubuhnya yang terselimuti pedoman-pedoman suci, “mereka menyebut dirinya sebagai kesucian.” Namun bagaimana dengan ideologi dan idealisme yang telah ternodai dengan kemunafikkan dan rekaan? Lagi-lagi langit yang ikut memandangi telah mengamini

***

Matanya yang tak lagi jernih, di lingkri kerutan-kerutan yang telah menjadi saksi penghakiman ribuan nafas-nafas ideologi yang ternodai, Bibirnya sedikit tebal bergaris tipis kini tak lagi berwarnah merah jambu, melainkan hitam pekat. Keyakinan yang menyucikan dirinya adalah pembunuh yang sesungguhnya. Namun hitam kopi dengan pekatnya masih saja tersajikan dengan peraduannya.

Diposkan oleh Marwa di 08.02 Tidak ada komentar: Link ke posting ini